Kunjungan Kerja ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jum’at, 7 September 2018 melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional RI. Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI Bapak Muh Syarif Bando di ruang kerjanya. Pada kesempatan tersebut Kepala Perpusnas RI menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini tidak dalam minat baca yang rendah tetapi pada kemampuan literasi yang belum memadai sehingga menjadi tantangan bagi semua insan perpustakaan untuk lebih meningkatkan pengelolaan perpustakaan terutama dalam penyediaan koleksi serta sarana dan prasarana untuk menarik minat kunjung pemustaka

Menyadari akan rendah kemampuan literasi masyarakat, Pemerintah Indonesia pun sudah melakukan sejumlah terobosan mendasar, baik dalam bentuk program, kegiatan, maupun kebijakan publik yang mendukung peningkatan dunia pendidikan.

Misalnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23/2015 yang antara lain, memberikan klausul tentang kewajiban bagi siswa (SD, SMP, dan SMU) untukmembaca sekitar 15 menit sebelum pelajaran dimulai.

Pemerintah juga mensponsori Gerakan Indonesia Membaca (GIM), yang konon sudah dibentuk di 31 kabupaten dan 31 provinsi.

Selain itu, pemerintah juga menginisiasi program “Kampung Literasi” untuk menumbuhkan minat baca warga kampung (desa atau nagari) untuk meningkatkan kemampuan literasi.

Targetnya pada 2019, pemerintah menciptakan sekitar 514 Kampung Literasi di seluruh Indonesia, dengan dana sekitar Rp 160 juta per Kampung Literasi.

Presiden Jokowi juga meresmikan program pengiriman buku gratis setiap bulan per tanggal 17 ke seluruh daerah di Indonesia.

Program ini diinisiasi oleh Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, dengan beberapa pegiat literasi dan bekerjbekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Tujuannya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat agar peduli terhadap literasi di Indonesia.

Beberapa kebijakan dan program pendidikan di atas perlu didukung oleh semua pihak, mengingat masalah pendidikan ini bukan hanya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga seluruh elemen masyarakat Indonesia