Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026: Enam Perangkat Daerah di Sleman Jalani Verifikasi oleh DPAD DIY

Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026: Enam Perangkat Daerah di Sleman Jalani Verifikasi oleh DPAD DIY
Berikan penilaian Anda untuk meningkatkan pelayanan kami

Sleman, Rabu 29 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman menerima kunjungan Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Verifikasi Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Praja I Lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Nomor B/000.5.15.2/1706/D15 tentang Isian ASKI dan Bukti Dukung Pengawasan Internal, yang mengamanatkan pelaksanaan verifikasi terhadap hasil penilaian pengawasan kearsipan internal pada enam perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Verifikasi dihadiri oleh Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal DPAD DIY, Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Sleman, serta pimpinan perangkat daerah, pejabat struktural, dan arsiparis dari perangkat daerah yang menjadi objek verifikasi. Enam perangkat daerah yang dijadikan sampel verifikasi meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kapanewon Cangkringan, dan Kapanewon Tempel. Keenam perangkat daerah tersebut merupakan sampel hasil pengawasan kearsipan internal Tahun 2026 dengan predikat mulai dari AA (Sangat Memuaskan) hingga BB (Sangat Baik).

Kegiatan diawali dengan penyambutan Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Anton Sujarwa, S.H., M.Si., kemudian dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Ir. Dwi Anta Sudibya, M.T.

Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum menegaskan bahwa arsip merupakan aset strategis yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai rekaman kegiatan, tetapi juga menjadi alat bukti autentik, sumber informasi, serta landasan dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan arsip yang tertib dan sistematis akan memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa setiap dokumen yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk notulensi rapat, memiliki nilai penting sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan bagian dari memori institusi. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan agar mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Verifikasi dipimpin oleh Kepala Bidang Kearsipan DPAD DIY didampingi arsiparis Nur Amri Yahya, dan Suranto. Dalam paparannya, tim menjelaskan bahwa hasil penilaian pengawasan masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai arahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Tim juga menyampaikan bahwa ANRI akan melakukan verifikasi melalui mekanisme pengambilan sampel terhadap pemerintah daerah dengan peringkat nilai tertinggi, menengah, dan terendah. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan bahwa seluruh bukti dukung yang disampaikan telah sesuai dengan instrumen penilaian, menggambarkan kondisi riil penyelenggaraan kearsipan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain memberikan penjelasan mengenai mekanisme verifikasi, Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal juga menyampaikan sejumlah arahan teknis sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan kearsipan di perangkat daerah. Pada aspek penciptaan arsip, perangkat daerah diminta memastikan kesesuaian antara data yang diinput dalam instrumen pengawasan dengan dokumen pendukung yang diunggah. Ketepatan dan konsistensi data menjadi faktor penting dalam proses penilaian sehingga setiap bukti dukung harus mencerminkan pelaksanaan pengelolaan arsip yang sebenarnya.

Pada aspek penggunaan dan pemeliharaan arsip, tim menekankan pentingnya penerapan prinsip asal usul (provenance) dalam proses pemberkasan arsip. Bukti dukung diharapkan mampu memperlihatkan alur pengelolaan arsip secara utuh, mulai dari penciptaan, pemberkasan, penyimpanan, hingga layanan arsip inaktif. Selain itu, dokumentasi kondisi ruang penyimpanan arsip, termasuk penyimpanan arsip di lemari maupun brankas, menjadi salah satu bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan arsip telah dilaksanakan sesuai prinsip dan kaidah kearsipan.

Pada aspek penyusutan arsip, tim mengingatkan pentingnya pelaksanaan identifikasi arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA). Kelengkapan daftar arsip inaktif, dokumentasi kegiatan penyusutan, serta pemenuhan persyaratan administrasi, termasuk perizinan dalam pelaksanaan pemusnahan arsip, menjadi perhatian dalam proses verifikasi. Seluruh tahapan penyusutan harus terdokumentasi secara lengkap sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus jaminan bahwa penyusutan arsip telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Tim juga memberikan sejumlah catatan perbaikan kepada perangkat daerah, di antaranya penyempurnaan catatan objek pengawasan agar memudahkan proses verifikasi, penyediaan bukti transaksi peminjaman arsip beserta tanda tangan pihak yang bertanggung jawab, kelengkapan bukti penyimpanan arsip inaktif pada unit kearsipan, serta penyediaan daftar arsip keluar sebagai bukti pengelolaan arsip elektronik. Seluruh masukan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di masing-masing perangkat daerah.

Selain aspek teknis pengelolaan arsip, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam proses pengawasan. Arsiparis dan pengelola arsip didorong untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kearsipan. Sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional, andal, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan verifikasi ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada setiap perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar kearsipan nasional. Hasil verifikasi diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan tata kelola arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan DPAD DIY, diharapkan kualitas penyelenggaraan kearsipan terus meningkat sehingga mampu mewujudkan sistem kearsipan yang tertib, autentik, terpercaya, dan akuntabel. Pengelolaan arsip yang berkualitas tidak hanya mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berikan penilaian Anda untuk meningkatkan pelayanan kami

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*