PROFIL BUPATI SLEMAN KRT. PRADJADININGRAT
Bupati Sleman
Periode Pemerintahan Tahun 1955 – 1959
Bupati KRT Pradjadiningrat merupakan bupati yang ke dua di Kabupaten Sleman, beliau menggantikan KRT Pringgodiningrat yang merupakan Bupati Sleman yang pertama. Penataan wilayah Kasultanan Yogyakarta yang didasarkan Rijksblad No. 11 tertanggal 15 Mei 1916, menegaskan kembali bahwa Sleman sebagai Kabupaten dengan wilayah terdiri dari 17 kapewon (Son) yang meliputi 258 Kalurahan (KU). Ibukota Kabupaten Sleman (Sleman Syi) menempati ibukota lama yakni di wilayah Sleman Utara, yakni di Desa Triharjo, Kecamatan Sleman. Bupati yang menjabat pada masa tersebut adalah KRT Pringgodiningrat. Pada saat itu infrastruktur yang dimiliki ibukota lama sangat sederhana apabila dibandingkan dengan kota-kota lain di tanah Jawa. Adapun sarana yang dimiliki adalah gedung pusat pemerintahan, pasar ( yang saat ini masih operasional yakni Pasar Sleman), masjid (Masjid Sleman) dan Stasiun Kereta Api (sekarang berubah menjadi taman segi tiga Sleman), sedangkan infrastruktur lain seperti alun-alun, penjara, markas prajurit dan sebagainya sebagai syarat ibukota tidak dimiliki.
Pada waktu Belanda melakukan agresi militer ke Indonesia, termasuk juga diwilayah Sleman Yogyakarta, para pegawai pemerintah meninggalkan ibukota Sleman untuk berperan serta dalam mengatur strategi sehingga hal demikian menyebabkan perkantoran pemerintah Kabupaten Sleman menjadi sepi dan terjadi “Bumi Angkut” oleh gerombolan masyarakat yang tidak tertanggungjawab akibatnya gedung-gedung pemerintah tidak layak lagi menjadi tempat pelayanan masyarakat karena kondisi gedung-gedung pelayanan masyarakat memperhatinkan, Bupati Sleman KRT Pringgodiningrat yang kemudian diganti KRT Pradjadiningrat pada tahun 1947 memindahkan pusat pelayanan Kabupaten Sleman ke Ambarukmo, tepatnya di Pesanggrahan Ambarukmo yang merupakan Petilasan Dalem serta bekas pusat pendidikan perwira polisi yang pertama di Indonesia ( sekarang menjadi Pendopo Hotel Ambarukmo), namun pemindahan tersebut tidak dibarengi dengan pemindahan ibukota.
Menurut keterangan yang disampaikan dari Bapak RM Banu Subadiyo yang merupakan ahli waris dari mantan Bupati Sleman KRT Pradjadiningrat ( wawancara, 31 Mei 2012), bahwa sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1950 KRT Pradjadiningrat menjadi Bupati Sleman. Untuk serah terima jabatan dari Bupati KRT Pringgodiningrat ke Bupati KRT Pradjadiningrat dilakukan di Triharjo, Sleman. Ketika terjadi agresi militer Belanda ke II tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta terjadi masa krisis antara pejuang kemerdekaan dan pasukan Belanda. Pada malam harinya TNI, Polisi, Sipil termasuk Bupati KRT Pradjadiningrat dan para pejabat serta para pegawai Kabupaten Sleman meninggalkan Ibukota Sleman (Triharjo) ikut keluar kota mengatur strategi dari luar kota ( pada kawasan gerilya ). Sementara perkantoran Sleman menjadi sepi, tidak ada penjaga, didatangi oleh gerombolan masyarakat yang kurang bertanggungjawab melakukan “Bumi Angkut“ sehingga menyebabkan gedung-gedung perkantoran tidak layak lagi untuk dijadikan tempat pelayanan. Atas permohonan Bupati Sleman KRT Pradjadiningrat dan kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkenan mengijinkan Pesanggrahan Dalem Ambarukmo untuk dijadikan kegiatan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sleman.
Pada masa krisis tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII meletakkan jabatan untuk mengatur perlawanan gerilya terhadap Belanda baik di luar maupun di dalam kota, Sultan menyetujui KRT Pradjadiningrat, Bupati Sleman sebagai wakilnya di luar kota meskipun yang menunjuk pemerintah militer Republik Indonesia. Berdasarkan Buku Kabupaten Sleman Dalam Perjalanan Sejarah yang diterbitkan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002, KRT Pradjadiningrat merupakan Bupati Sleman kedua pada waktu Indonesia Merdeka. Beliau menjabat sejak tahun 1947 – 1950. Sebelumnya Bupati Sleman di jabat oleh KRT Pringgodiningrat yang menduduki jabatannya selama dua tahun, yaitu tahun 1945 – 1947.
Pada waktu kecil KRT Pradjadiningrat mempunyai nama Margana ( wawancara, 31 Mei 2012). Seiring beliau beranjak dewasa dan memperoleh berbagai jabatan dari karton nama Margana, berganti-ganti mengikuti jabatan dan wilayah yang menjadi kewenangannya, seperti pada tahun 1921 sewaktu menjabat asisten Panji di Pakem dan di Sewon Bantul pada tahun 1923 dengan nama NG. Kartawidjaja. Pada tahun 1926 bernama NG. Djajapringgodirdjo sewaktu diperbantukan sebagai Sekretaris Kabupaten Adikarto Wates Pakualaman. Kemudian pada tahun 1928 dan 1933 serta 1934 menjabat sebagai Wedana di Sanden Bantul dan Wedana Bantul serta diperbantukan di Kabupaten Bantul dengan nama NG. Djajapringgodirdjo.
Tahun 1936 menjabat sebagai Wedana di Semanu Gunungkidul bernama NG. Hardja Pringgodirdjo. Kemudian semenjak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1950 menjabat sebagai Bupati Sleman bernama KRT Pradjadiningrat. Selain mengalami langsung bahkan ikut bergeliya melawan Belanda dan sekutunya pada waktu agresi militer Belanda di Yogyakarta, peristiwa pemberontakan PKI ( Madiun Affair ) tanggal 18 September 1948 dan Yogyakarta kembali tanggal 06 Juli 1949, pemerintah RI pindah ke Jakarta 26 Desember 1949 merupakan rangkaian peristiwa yang mengiringi beliau sebagai Bupati Sleman.
Selepas menjabat sebagai Bupati Sleman, KRT Pradjadiningrat oleh pejabat Gubernur Sri Paduka Paku Alam VIII ditunjuk untuk menjabat sebagai Sekretaris Gubernur militer V Yogyakarta. Pada tahun 1950 setelah pensiun dari pegawai negeri sipil oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, KRT Pradjadiningrat diberi pekerjaan di perusahaan besi daerah ( Purosani ) Yogyakarta sebagai direktur, tidak lama kemudian pindah ke pabrik gula PT Madukismo sampai beliau meninggal. Pada tanggal 26 Desember 1973, Bapak KRT Pradjadiningrat meninggal dunia dan dimakamkan di Makam Kuncen Yogyakarta. Adapun pemakamannya KRT Pradjadiningrat tidak disertai dengan upacara protokoler.
Tanda penghargaan yang diperoleh Almarhum KRT Pradjadiningrat berupa piagam/surat keputusan dari Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Propinsi DIY Nomor: 058 / SKEP/DHD-45/XI/ 1996, tanggal 6 Nopember 1996 tentang Pemancangan Bambu Runcing Merah Putih. *Catatan : 1. Pada waktu pendudukan Jepang, KRT Pradjadiningrat bersama Bapak Lurah Karangwaru sangat menentang pengiriman Romusha dan pernah ditahan oleh Kempei-Tai Jepang kemudian dibebaskan oleh para pejuang di bawah tanah 2. Pertengahan bulan Maret 1949 saat bergerilya menjabat dan bertindak selaku Kepala Pemerintahan Sipil DIY. Atas perintah dari Sri Paduka Sultan HB IX bekerja sama dengan Komandan WK III – SUB WK – S.T.C BP. Letkol Selo Ali dan para Bupati serta kepolisian Bapak Djen Mohamad sampai dengan penyerahan kedaulatan 3. Pada tanggal 1 Agustus 1949 ( Sesudah Yogya Kembali ) menjabat sebagai sekretaris Gubernur Militer V di Kota Yogyakarta. 4. Pada tanggal 17 April 1950 menjalani masa pensiun sebagai pegawai negeri.
Sumber diambil dari :
- Buku 84 Tahun Kabupaten Sleman diterbitkan Bagian Humas, Setda Kabupaten Sleman Tahun 2000
- Kabupaten Sleman Dalam Perjalanan Sejarah diterbitkan Bagian Humas, Setda Kabupaten Sleman Tahun 2002
- Riwayat tugas/jabatan KRT Pradjadiningrat, September 1996
- Transkrip wawancara dari RM Banu Subadiyo, ahli waris dari Almarhum mantan Bupati Sleman KRT Pradjadiningrat, tanggal 31 Mei 2012.